PotretOne.com Sanana,- Dugaan penyimpangan pengelolaan dana pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Kali ini, sorotan tertuju pada SMA Nurul Hidayah yang berlokasi di Desa Sekom, Kecamatan Sulabesi Selatan. Sekolah tersebut diduga masih mencantumkan siswa yang tidak lagi aktif belajar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), namun tetap menjadi dasar pencairan dana negara.
Informasi yang dihimpun media ini dari sumber internal menyebutkan, terdapat sedikitnya 11 siswa yang sudah tidak lagi mengikuti kegiatan belajar mengajar, namun masih tercatat aktif di Dapodik. Akibatnya, sekolah diduga tetap menerima alokasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sekitar Rp2.000.000 per siswa.
Tak hanya itu, dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta Program Indonesia Pintar (PIP) juga diduga masih mengacu pada data siswa yang sama, dengan nilai sekitar Rp1.800.000 per siswa.
“Sebelas siswa tersebut secara fisik sudah tidak sekolah, tetapi secara administrasi masih aktif. Ini jelas berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sumber tersebut juga mengungkapkan, sekitar dua bulan lalu Kepala Dinas Pendidikan sempat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan validasi data siswa di sejumlah sekolah. Saat itu, permasalahan data diklaim telah diselesaikan. Namun, dugaan ketidaksesuaian kembali ditemukan, salah satunya di SMA Nurul Hidayah Sekom.
“Data sempat dinyatakan beres. Tapi faktanya, di SMA Nurul Hidayah persoalan yang sama muncul lagi,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SMA Nurul Hidayah Sekom memberikan keterangan kepada media ini melalui pesan WhatsApp. Ia membenarkan adanya pengurangan jumlah siswa penerima PIP, namun mengklaim bahwa pihak sekolah sedang melakukan pengurusan administrasi.
“Untuk SMAS Nurul Hidayah Sekom, hari Jumat saya akan berangkat ke Ternate untuk pengurusan terkait PIP. Jumlah siswa dalam SK penerima PIP awalnya 38 orang, dikurangi 11 siswa, sehingga tersisa 27 siswa yang masih aktif,” ungkap Kepala Sekolah. Selasa, (13/1/2026).
Terkait dana BOSDA, Kepala Sekolah membantah angka yang disebutkan sumber. Menurutnya, dana BOSDA yang diterima sekolah tidak mencapai ratusan juta rupiah.
“Untuk BOSDA, SMA Nurul Hidayah Sekom hanya menerima Rp16.200.000,” tambahnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan terkait alasan 11 siswa yang tidak lagi aktif masih tercantum dalam Dapodik hingga berdampak pada pencairan dana pendidikan. Dapodik sendiri menjadi basis utama pemerintah dalam menentukan alokasi BOSP, BOSDA, maupun PIP.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Jika terbukti adanya pemanfaatan data siswa tidak aktif untuk pencairan anggaran, maka hal ini berpotensi melanggar ketentuan pengelolaan keuangan negara dan aturan penyaluran dana pendidikan.
Media ini akan terus menelusuri dan mengonfirmasi pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan instansi pengawas, guna memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di SMA Nurul Bahri Desa Sekom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula
