banner 728x90
BeritaDaerahMaluku UtaraNasionalOtomotifRegionalUncategorized

Isu Deal Politik Mengemuka, Kaders Desak HPMS Tetap Independen Jelang Pemilihan Ketum

117
×

Isu Deal Politik Mengemuka, Kaders Desak HPMS Tetap Independen Jelang Pemilihan Ketum

Sebarkan artikel ini

PotretOne.com, Sanana/Ternate,- Menjelang pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (PP HPMS), jadi perbincangan hangat terkait arah dan masa depan organisasi mahasiswa asal Kabupaten Kepulauan Sula di ruang publik. Sejumlah kader HPMS menyampaikan pandangan kritis mereka melalui media sosial, terutama terkait independensi organisasi serta figur-figur yang dinilai layak memimpin HPMS ke depan.

Salah satu pernyataan muncul dari GE Speak, mantan pengurus HPMS Cabang Ternate. Melalui akun Facebook pribadinya, ia mengajak pengurus cabang HPMS di berbagai daerah untuk menjaga kemandirian organisasi dan menolak segala bentuk kompromi politik yang berpotensi memengaruhi sikap dan gerak organisasi mahasiswa.

banner 728x90

Dalam unggahannya, GE Speak menyinggung situasi kepemimpinan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula dan menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya upaya intervensi kekuasaan terhadap HPMS. Ia menegaskan bahwa organisasi mahasiswa seharusnya tetap berada di luar kepentingan politik praktis dan kekuasaan.

“Sebagai ikhtiar menjaga masa depan HPMS, saya mengajak seluruh pengurus cabang untuk menolak segala kemungkinan deal yang dapat merebut atau melemahkan organisasi,” tulis GE Speak.

Masih dalam pernyataan pribadinya, GE Speak juga menyebut empat nama yang menurutnya memiliki integritas dan kapasitas intelektual untuk mendorong perbaikan organisasi. Keempatnya adalah Dr. Abd Rauf Wajo, Fahruddin Maloko, SH, Rasman Buamona, SH, dan Dr. Hasrul Buamona, SH. Ia menilai figur-figur tersebut memiliki pengalaman dan latar belakang yang relevan dalam kepemimpinan dan advokasi.

Menurut GE Speak, keterlibatan alumni dan kader senior diperlukan agar HPMS tetap menjadi ruang pembelajaran, perjuangan, dan pengabdian bagi mahasiswa Kepulauan Sula.

Sementara itu, dukungan terhadap kandidat lain juga mengemuka. Mulis Soamole, SH., M.E., yang telah menyatakan diri maju sebagai calon Ketua Umum PP HPMS, mendapat dukungan terbuka dari Hamsan Sangadji, melalui akun Facebook pribadinya.

Hamsan menilai Mulis Soamole sebagai figur yang tidak asing di kalangan masyarakat Kepulauan Sula. Ia menyebut Mulis memiliki pandangan strategis mengenai masa depan organisasi serta kemampuan mengartikulasikan visi kepemimpinan.

“Sebagai praktisi, Mulis Soamole mampu mengilhami dan memberikan arah yang tegas bagi organisasi,” tulis Hamsan dalam unggahannya.

Dukungan tersebut menambah dinamika jelang pemilihan Ketua Umum PP HPMS, yang kini tidak hanya diwarnai oleh persaingan figur, tetapi juga perdebatan mengenai nilai-nilai dasar organisasi, seperti independensi, integritas, dan peran kritis mahasiswa terhadap persoalan daerah.

Sejumlah pengamat organisasi mahasiswa menilai perbedaan pandangan tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi internal. Namun, mereka mengingatkan pentingnya menjaga diskursus tetap sehat dan berorientasi pada penguatan organisasi.

Hingga berita ini diturunkan, panitia pemilihan PP HPMS belum memberikan pernyataan resmi terkait tahapan pemilihan maupun tanggapan atas berbagai pandangan yang berkembang di media sosial.

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyoroti dugaan kasus-kasus korupsi di daerah berakhir ricuh. Ketua IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyampaikan aspirasi di depan Istana Daerah, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Minggu (31/5/2026).

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.