Sumedang, Potretone.com,- Suasana penuh semangat menyelimuti Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (29/10/25).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto resmi menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Dalam arahannya, Bima Arya menyampaikan pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Pesan itu jelas dan tegas: percepat pembangunan gerai Koperasi Desa atau Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai salah satu program prioritas nasional.
“Ditargetkan pembangunan gerai Kopdeskel akan dimulai bulan ini dan rampung pada Maret mendatang. Pemerintah menargetkan hingga 80 ribu unit gerai tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Bima dalam arahannya.
Setiap gerai Kopdeskel, lanjutnya, akan memperoleh alokasi dana sebesar Rp3 miliar, dengan rincian Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kendaraan operasional, serta Rp500 juta untuk modal usaha dan kebutuhan barang dagang.
“Skema teknis pendanaan dan pengembaliannya akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Yang pasti, kita butuh akselerasi jangan sampai program strategis ini tersendat karena kesiapan di daerah,” tegas Bima.
Dalam kesempatan yang sama, Wamendagri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, terutama Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk segera berkoordinasi lintas instansi.
“Kemendagri bersama kementerian atau lembaga terkait akan memastikan ketersediaan lahan dan pemanfaatan aset milik daerah atau negara untuk pembangunan gerai Kopdeskel,”jelas Bima.
Ia menegaskan, Sekda harus segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, serta Satgas Kecamatan untuk memastikan lahan memenuhi empat kriteria utama, di antaranya adalah
1. Alas hak kepemilikan jelas
2. Luas lahan memadai
3. Lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat, serta
4. Kondisi lahan stabil dan bebas dari risiko bencana.
“Dana pembangunan sebesar Rp2,5 miliar itu tidak boleh digunakan untuk pembebasan lahan,”tegasnya lagi.
Arahan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Muhlis Soamole, yang turut hadir dalam Rakor, menyatakan siap menindaklanjuti pesan Presiden dan arahan Wamendagri begitu tiba di daerah.
“Sesuai amanah Pak Wamendagri kepada seluruh peserta Rakor, setelah kami kembali ke daerah, kami akan segera berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan ketersediaan lahan bagi pembangunan gerai Kopdeskel,” ujar Muhlis Soamole.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula mendukung penuh program ini sebagai langkah strategis memperkuat perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Dalam penutupan Rakor, Bima Arya turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas masukan dan kerja sama aktif selama kegiatan berlangsung.
Menurutnya, banyaknya masukan dari daerah menunjukkan tingginya antusiasme dan kepedulian aparatur daerah terhadap sinkronisasi program nasional.
Pemerintah, kata Bima, akan tetap memfokuskan dukungan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan, terutama untuk memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terpenuhi meski terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
“Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa dampak nyata memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat,”tutup Bima (Ra)
