Potretone.com Sanana,- Proyek pembangunan drainase di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, kini menjadi titik api konflik politik yang membara. Proyek senilai Rp665.625.801 ini semula diusulkan oleh alm. Ester Tantri, anggota DPRD Partai Demokrat lewat aspirasi reses.
Namun, kini proyek dalam bentuk aspirasi ini malah dikuasi oleh oknum DPRD bernama La Putu. Mirisnya, paket ini diberikan La Putu ke Armin Masuku dengan maksud balas budi politik dimomentun pileg 2024 lalu.
Polemik pun muncul. Banyak pihak bertanya: siapa sebenarnya yang memiliki proyek ini? “Demokrat yang bercinta, PKS yang memiliki, atau tepatnya, PKS yang menikmatinya.”
Kasus ini diduga ada manuver politik, Menurut La Putu, anggota DPRD Provinsi Dapil Sula-Taliabu, pergeseran aspirasi ini terjadi PAW ke Alexander Paka mengantikan Ester Tantry yang telah wafat.
“Pak Alexander belum dilantik sebagai PAW saat proyek ini masuk. Jadi dialihkan ke PKS lewat Sekretariat DPRD,” katanya singkat.
Namun ketika ditanya dasar hukum pengalihan tersebut, La Putu justru mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu pasti. Itu urusannya sekretariat DPRD,” kilahnya, seakan lepas tangan.
Ironisnya, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara Isman Abbas, justru mengaku tidak tahu menahu soal pengalihan proyek tersebut.
“Tanya ke ketua Bappeda saya Tara ada info,”ucapnya singkat.
Ketika ditanya lebih lanjut terkait dengan keterangan dari Anggota DPRD dari partai PKS dapil Sula-Talibau, La Putu “Bagian Sekretariat yang usulkan” apa itu benar?
Justru, Isman Abbas menjawab “saya di speedboat” singkat Sekwan Provinsi Malut, melalui pesan WhatsApp, Senin (15/9/25).
Sementara pihak Bappeda hingga kini belum memberikan keterangan resmi. Apakah benar terjadi pengalihan secara sepihak? Atau ada “barter politik” di ruang gelap antara elite fraksi dan birokrasi?
Terkait proyek tersebut, publik kini menuntut audit terbuka terhadap proses perencanaan dan pengalihan proyek ini. Tidak cukup hanya dengan alasan “belum ada PAW” untuk menjadikan proyek publik sebagai barang rebutan politik.
Bahkan, Lembaga antikorupsi dan pengawas anggaran pun didorong untuk turun tangan menyelidiki:
1. Siapa yang menginisiasi pengalihan?
2. Apakah proyek ini masuk dalam dokumen RKPD atau pokir PKS?
3. Apa peran Sekretariat DPRD dan Bappeda?
Drainase Fagudu boleh jadi hanyalah proyek kecil senilai Rp600 jutaan. Tapi dampaknya besar: menggambarkan amburadulnya sistem aspirasi legislatif dan potensi permainan kotor dalam birokrasi daerah.
Kini publik tidak hanya ingin tahu siapa “bercinta” dan siapa “memiliki” proyek ini, tetapi juga siapa yang telah membohongi rakyat. (Ra)
