banner 728x90
Berita

Kejaksaan Tinggi Riau Melakukan Kegiatan Tes Urine Kepada Seluruh Pegawai

269
×

Kejaksaan Tinggi Riau Melakukan Kegiatan Tes Urine Kepada Seluruh Pegawai

Sebarkan artikel ini

Potretone.com Pekanbaru – Kejaksaan Tinggi Riau melakukan kegiatan Tes Urine kepada seluruh pegawai serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau, Senin Tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.30 Wib, Bertempat di Sasana H.M Prasetyo Gedung Satya Adhi Wicaksana Kejaksaan Tinggi Riau, Jalan Jenderal Sudirman No. 375, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Akmal Abbas, S.H., M.H menyampaikan ucapan terima kasih nya kepada seluruh pegawai serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau yang telah hadir dalam kegiatan Tes Urine ini.

Kemudian, dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Akmal Abbas, S.H., M.H juga menyampaikan bahwa adapun terselenggaranya kegiatan tes urine ini dalam rangka Bentuk Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba.

Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau berjumlah -+300 orang.

Kegiatan Tes Urine berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.
banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

POTRETONE.com, SANANA,- Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Cabang DKI Jakarta melaporkan Bupati Kepulauan Sula, Hj. Fifian Adeningsih Mus, bersama sejumlah pejabat daerah ke Polres Kepulauan Sula terkait dugaan penguasaan dan pembukaan lahan perkebunan di kawasan Hutan Lindung Pulau Sulabesi, Maluku Utara.

Berita

POTRETONE.com, JAKARTA,- Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut) kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/10/2026). Mereka mendesak lembaga antirasuah itu memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, untuk mengklarifikasi dugaan keterkaitan dengan enam persoalan anggaran dan proyek pemerintah daerah.