PotreOne.com, Sanana,- Penanganan laporan dugaan pemalsuan dokumen di Polres Kepulauan Sula menuai sorotan. Pelapor, Rasman Buamona, menilai proses hukum yang berjalan hingga kini terkesan lamban dan belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Rasman Buamona mengungkapkan, laporan dugaan pemalsuan dokumen yang telah ia sampaikan ke Polres Kepulauan Sula sejak beberapa waktu lalu belum juga mendapatkan kejelasan hingga menjelang akhir tahun 2025.
“Sampai dengan menjelang akhir tahun 2025, laporan pemalsuan dokumen yang telah saya laporkan ke Polres Kepulauan Sula lamban sekali penanganannya,” ujar Rasman kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Ia menegaskan, dokumen yang dilaporkannya tersebut bukan dokumen biasa, melainkan memiliki dampak besar terhadap kebijakan daerah.
Menurut Rasman, dokumen itu menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2026.
“Padahal dokumen yang saya laporkan itu menjadi dasar disusunnya Rancangan APBD Kepulauan Sula 2026 dan bahkan sudah disahkan menjadi APBD 2026,” lanjutnya.
Rasman menyayangkan apabila dugaan pemalsuan dokumen yang berdampak langsung pada kebijakan anggaran daerah tidak segera ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
Ia berharap Polres Kepulauan Sula dapat bekerja secara profesional, transparan, dan segera memberikan kepastian hukum atas laporan tersebut.
Sementara Saat dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp, Kapolres Kepulauan Sula belum memberikan keterangan rinci. Ia hanya menyampaikan bahwa pihaknya masih akan mengecek laporan tersebut.
“Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mohon waktu, saya cek terlebih dahulu,” tulis Kapolres Kepulauan Sula dalam pesan singkatnya.
