banner 728x90
banner 728x90
BeritaDaerahMaluku UtaraNasionalOtomotifRegionalUncategorized

Masa Tanggap Darurat Berakhir, Akses di Loloda Utara Kembali Normal

5
×

Masa Tanggap Darurat Berakhir, Akses di Loloda Utara Kembali Normal

Sebarkan artikel ini

Potretone.com, Halut,- Penanganan darurat bencana di Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, resmi dituntaskan. Jumat, (202/2/2026).

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Halmahera Utara (BPBD) memastikan kondisi wilayah terdampak kini telah aman dan akses masyarakat kembali normal.

banner 728x90

Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Utara, Hentje Hetharia, menyatakan seluruh pekerjaan teknis pada titik-titik krusial telah diselesaikan sesuai rencana.

Ia menjelaskan bahwa upaya normalisasi Sungai Worimoi serta penanganan longsor di Desa Ngajam menjadi fokus utama selama masa tanggap darurat.

Tambahnya, Pekerjaan dilakukan melalui metode pemotongan lereng, pembuatan trap pengaman, pemadatan tanah, hingga pembersihan material longsor yang sempat menutup akses warga.

“Seluruh titik prioritas sudah kami tangani. Akses jalan dan aktivitas masyarakat di Loloda Utara kini berangsur normal,” ujar Hentje.

Hentje juga menambahkan, masih terdapat satu titik longsoran di belakang permukiman warga yang akan ditangani secara khusus menggunakan ekskavator kecil dari tim Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Langkah ini diambil untuk meminimalisasi risiko longsor susulan dan memastikan keamanan warga dalam jangka panjang.

Sementara itu, kerusakan oprit Jembatan Worimoi yang sebelumnya menyebabkan jalur transportasi terputus telah diperbaiki melalui penimbunan dan pemadatan kembali badan jalan.

Saat ini, kendaraan roda dua maupun roda empat sudah dapat melintas, sehingga distribusi logistik dan mobilitas masyarakat kembali lancar.

Seiring berakhirnya masa tanggap darurat, dua unit ekskavator, dump truck, serta kendaraan operasional dari Kodim dijadwalkan kembali ke Tobelo.

Bahkan Seluruh personel gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan relawan dilaporkan dalam kondisi sehat serta siap melanjutkan tugas di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, distribusi bantuan pangan berupa beras kepada keluarga terdampak hampir seluruhnya rampung. BPBD terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan guna memastikan bantuan tersalurkan secara merata, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh desa terdampak.

Dalam keterangannya, Hentje turut menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Aksandri Kitong, atas dukungan satu unit ekskavator yang dinilai sangat membantu percepatan pekerjaan di lapangan selama masa tanggap darurat.

Penanganan cepat dan terintegrasi ini menjadi bukti komitmen Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, dalam memastikan keselamatan masyarakat serta memperkuat respons pemerintah daerah terhadap bencana alam.

Di bawah kepemimpinannya, koordinasi lintas perangkat daerah bersama TNI dan Polri berjalan solid sehingga situasi darurat dapat dikendalikan secara efektif dan tepat waktu.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi ekstrem.

Selan itu Pemerintah juga mendorong penguatan kesiapsiagaan di tingkat keluarga dan komunitas sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko bencana di masa mendatang.

(Cheni)

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Potretone.com, Sanana,- Kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, akhirnya masuk babak baru. Berkas kasusnya sudah diserahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada Senin, 13 April 2026, dan sekarang masih diperiksa untuk menentukan apakah sudah lengkap (P21) atau belum.

Berita

Potretine.com, Sanana,- Proyek pembangunan tower di Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, kini disorot tajam oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD setempat. Proyek bernilai lebih dari Rp3 miliar itu diduga kuat tidak menjalankan prinsip transparansi setelah ditemukan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Selasa, (14/4/2026).