PotretOne.com, Sanana,- Menjelang pelaksanaan Kongres IV Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) yang dijadwalkan pada 11 Januari 2026, kritik keras datang dari Ketua HPMS Cabang Ternate, Arman Buamonabot. Ia menilai kongres tersebut terancam kehilangan makna substantif jika hanya dijadikan agenda seremonial untuk melegitimasi kepentingan elite organisasi.
Arman menegaskan, gagasan perubahan dalam tubuh Pengurus Pusat HPMS (PP HPMS) bukanlah isu baru. Namun, alih-alih menghadirkan perbaikan struktural, dinamika menuju kongres justru memperlihatkan pola lama: tidak transparan, elitis, dan sarat kepentingan.
“Keinginan perubahan sudah lama disuarakan. Tapi yang terlihat hari ini justru kejanggalan-kejanggalan dalam kerja panitia kongres. Ini patut dicurigai,” tegas Arman, Jumat (02/01/2026).
Menurutnya, secara fundamental HPMS di tingkat cabang tidak mengalami krisis organisasi. Masalah utama justru bersumber dari PP HPMS yang gagal memberikan kepastian hukum, arah organisasi, serta konsistensi kebijakan kepada seluruh cabang.
Kegagalan tersebut, kata Arman, paling nyata dirasakan oleh HPMS Cabang Ternate, yang selama kurang lebih 14 tahun terakhir terus menjadi korban konflik kepentingan akibat kebijakan PP HPMS yang tidak sehat.
“Cabang Ternate bukan sumber masalah. Kami justru menjadi korban dari keputusan-keputusan PP HPMS yang tidak prosedural dan sarat kepentingan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konflik berkepanjangan di tubuh HPMS Cabang Ternate telah memicu perpecahan internal yang serius. Kondisi itu semakin diperparah dengan diterbitkannya sejumlah Surat Keputusan (SK) oleh PP HPMS yang dinilai cacat secara organisatoris dan tidak lagi berpijak pada mekanisme konstitusi organisasi.
Dalam konteks persiapan Kongres IV, Arman menilai panitia dan PP HPMS gagal membaca akar persoalan. Ia menegaskan, kongres seharusnya menjadi forum rekonsiliasi dan evaluasi total, bukan alat untuk memperkuat konflik lama.
“Kongres seharusnya menyatukan, bukan menormalisasi konflik. Kalau ini gagal dipahami, maka kongres hanya akan menjadi ritual lima tahunan tanpa makna,” katanya.
Arman kemudian membeberkan sejumlah kritik tegas. Pertama, ia menilai penerbitan SK cabang menjelang kongres merupakan tindakan keliru dan berpotensi merusak independensi forum kongres. Praktik tersebut, menurutnya, membuka ruang dugaan konsolidasi paksa untuk mengamankan kepentingan kandidat tertentu.
Kedua, panitia kongres dinilai tidak boleh menutup mata terhadap realitas HPMS Cabang Ternate yang memiliki dua kepengurusan dengan dasar legal masing-masing. Dalam situasi ini, panitia dituntut menjadi penengah yang adil, bukan aktor politik yang berpihak.
Ketiga, Arman mengkritik sikap panitia yang seolah menempatkan diri sebagai pihak paling berjasa dalam menyelamatkan organisasi.
“Kerusakan HPMS bukan lahir dari cabang-cabang, tetapi dari PP HPMS. Jangan membalik logika seolah akar masalah ada di bawah,” tegasnya.
Ia juga menyindir kuatnya dorongan eksternal dalam pelaksanaan kongres.
“Yang paling berisik mendorong kongres justru bukan kader internal, tetapi birokrat, sebagian akademisi, dan politisi. Ini menandakan ada kepentingan di luar organisasi yang bermain,” ujar Arman.
Menurutnya, jika Kongres IV benar-benar dimaksudkan sebagai titik balik, maka keterlibatan seluruh cabang adalah syarat mutlak. Tanpa itu, kongres hanya akan dikendalikan segelintir elite yang selama bertahun-tahun membiarkan HPMS berada dalam kondisi stagnan dan terpuruk.
“Pemilihan Ketua PP HPMS bukan sekadar pergantian figur. Ini harus menjadi ruang evaluasi kolektif, tempat cabang-cabang menyampaikan kritik, kekecewaan, dan menentukan arah baru HPMS,” katanya.
Arman menutup pernyataannya dengan penegasan keras bahwa HPMS tidak membutuhkan perubahan kosmetik.
“Kami tidak butuh transisi simbolik. Yang kami tuntut adalah perubahan substantif. Jika kongres hanya mengulang pola lama, maka HPMS akan terus jatuh ke lubang yang sama dan itu kegagalan kolektif,” pungkasnya.
