Potretone.com, Medan,- Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) yang juga Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, mengeluarkan kecaman keras terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo terkait pernyataan resmi soal pemulihan listrik di Aceh yang sebelumnya diklaim telah mencapai 93 persen.
Yudhistira meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan tegas berupa pemecatan dua pejabat tersebut karena dinilai telah menyampaikan informasi keliru di tengah situasi bencana yang membuat masyarakat Aceh berada dalam kondisi tersulit.
“Ini mau apa? Mau nge-prank korban bencana yang sedang berduka? Atau hanya ingin menciptakan kesan bahwa semuanya baik-baik saja demi ‘asal bos senang’? Saya sebagai putra Aceh sangat tersakiti. Pernyataan itu jelas menjijikkan,” tegas Yudhistira setibanya di Medan usai meninjau langsung kondisi Aceh Tamiang, Selasa (9/12/2025).
Menurut Yudhistira, sikap pemerintah dan PLN telah melukai perasaan masyarakat Aceh yang tengah berada dalam situasi darurat. Ia menilai penyampaian informasi yang keliru saat rakyat membutuhkan kepastian adalah bentuk kelalaian fatal.
“Masyarakat Aceh sedang berduka, listrik mati total, dan mereka malah diberikan harapan palsu. Presiden harus memecat Menteri ESDM dan Dirut PLN. Tidak ada alasan lain. Ini sudah mempermainkan rakyat Aceh,” ujarnya.
Tim Re-LUN dan IWO yang disebar ke wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Takengon, dan Bener Meriah melaporkan kondisi pemadaman listrik masih parah, jauh dari angka pemulihan 93 persen seperti yang sempat disampaikan pemerintah.
Yudhistira menegaskan bahwa pihaknya memahami pemadaman massal adalah kondisi force majeure. Namun justru karena situasinya darurat, pernyataan mengenai progres pemulihan harus akurat, bukan menciptakan persepsi keliru.
“Jika memang belum pulih, katakan belum. Tapi jangan buat seolah-olah Aceh hampir normal lalu ternyata itu salah. Itu menyakitkan dan tidak bisa diterima,” katanya.
Ia juga menilai kesalahan informasi dari Menteri ESDM tidak bisa dilepaskan dari laporan internal PLN.
“Darmo selaku Dirut PLN harus ikut bertanggung jawab. Sudah salah memberi informasi, sekarang hanya minta maaf. Enak sekali. Kami minta Presiden memecat pejabat-pejabat ini, termasuk jajaran PLN yang ikut menyebarkan klaim keliru di media sosial,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Yudhistira juga melontarkan kritik pedas terkait standar akuntabilitas pejabat publik di Indonesia.
“Pejabat di negara ini harus bersyukur ini bukan Korea Utara. Kalau tidak, sudah bagaimana nasib pejabat yang gagal dan bahkan dianggap nge-prank korban bencana? Rakyat sudah begitu menderita,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers Selasa (9/12/2025), Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh dan mengakui bahwa informasi pemulihan 93 persen tidak akurat.
Ia menjelaskan bahwa keruntuhan enam tower transmisi Bireuen, Arun akibat banjir bandang membuat sistem kelistrikan Aceh terputus total dari jaringan Sumatra. Kondisi lapangan yang jauh lebih parah dari perkiraan menyebabkan target pemulihan meleset.
PLN menargetkan lima hari ke depan seluruh sistem dapat dipulihkan kembali.
“Kami minta maaf atas informasi sebelumnya. Tantangan teknis di lapangan jauh lebih berat dari prediksi awal,” kata Darmawan.
