Oleh: Mohtar Umasugi
Sejak malam hingga pagi ini, sejumlah media online memberitakan bahwa kemarin kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sula. Namun yang menarik bahkan ironis bukanlah isi kunjungan itu sendiri, melainkan suasana penyambutan yang terasa hambar. Tidak ada Bupati, tidak ada Wakil Bupati, bahkan Sekretaris Daerah pun tak tampak. Hanya Pelaksana Harian (PLH) Setda yang hadir mewakili Pemerintah Daerah. Itu pun tanpa acara seremonial penjemputan sebagaimana lazimnya ketika pejabat penting datang ke bumi Sula.
Padahal, secara protokoler, kedatangan pejabat tinggi negara seperti Menteri Pertahanan semestinya menjadi momentum kehormatan daerah. Biasanya, Bupati dan seluruh unsur Forkopimda berdiri sejajar di bandara atau pelabuhan menyambut tamu negara dengan penuh wibawa bukan semata seremoni, tetapi simbol penghormatan terhadap institusi negara. Kali ini, semua itu tak terjadi. Sunyi. Formalitas simbolik yang biasa mengiringi kunjungan pejabat pusat lenyap begitu saja.
Pertanyaannya, di mana para pejabat tinggi kita? Apakah koordinasi pemerintahan begitu rapuh hingga kehadiran menteri pun tak mampu memanggil rasa tanggung jawab dan etika birokrasi? Ataukah ini cermin dari pudarnya kesadaran bahwa jabatan publik bukan sekadar kekuasaan administratif, melainkan juga panggilan kehormatan untuk menjaga marwah daerah?
Absennya Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda dalam kunjungan pejabat negara tidak bisa dianggap remeh. Dalam tata pemerintahan, setiap kunjungan pejabat tinggi adalah bagian dari diplomasi kehormatan antara pusat dan daerah. Ketidakhadiran para pemimpin utama menandakan lemahnya koordinasi, hilangnya kepekaan birokrasi, dan mengirimkan pesan yang kurang elok bagi citra Kepulauan Sula di mata nasional.
Kejadian ini seakan menegaskan betapa Pemerintah Daerah Sula tengah terjebak dalam krisis kehadiran. Tidak hanya absen secara fisik, tetapi juga absen dalam makna moral dan simbolik. Padahal, rakyat menilai kepemimpinan bukan dari banyaknya rapat, tetapi dari kesigapan dan rasa hormat terhadap momen yang menyangkut wajah daerah.
Ketika seorang Menteri datang, sejatinya yang hadir bukan hanya dirinya, tetapi juga simbol kehadiran negara di daerah. Dan ketika pejabat daerah tak hadir menyambut, maka yang absen bukan sekadar individu, melainkan representasi wibawa pemerintahan itu sendiri.
Melalui catatan ini, saya ingin mengajak para pemegang jabatan publik di Sula untuk kembali menata kesadaran etika pemerintahan. Kehadiran seorang pemimpin dalam momen seperti ini bukan hal sepele, ia adalah cermin disiplin, penghormatan, dan tanggung jawab moral terhadap jabatan yang diemban.
Kepulauan Sula butuh pejabat yang bukan hanya pandai berpidato di podium, tetapi tahu kapan harus hadir dan memberi makna dalam peristiwa penting bagi daerah. Karena pemimpin sejati tidak hanya dikenal lewat tanda tangan di surat keputusan, tetapi lewat kehadirannya di saat rakyat dan negara datang menyapa.
Kadang, kehadiran bukan soal siapa yang datang, tetapi siapa yang peduli. Dalam dunia birokrasi yang sibuk dengan jadwal dan seremonial, kita sering lupa bahwa setiap peristiwa penting adalah ruang membangun kehormatan bersama. Kehadiran PLH Setda tanpa seremoni mungkin menyelamatkan wajah administratif, tetapi tidak cukup mengangkat marwah simbolik daerah yang seharusnya menunjukkan kehangatan dan penghormatan terhadap negara.
Sula tidak butuh pejabat yang selalu sempurna, tapi butuh mereka yang tahu arti hadir, hadir dengan hati, dengan rasa tanggung jawab, dan dengan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan alasan untuk bersembunyi di balik agenda. Sebab kehadiran pemimpin adalah napas dari kepercayaan rakyat, dan ketika pemimpin absen di saat simbol negara hadir, maka yang sesungguhnya kosong bukan kursi pemerintahan, melainkan jiwa kepemimpinan itu sendiri.
