Potretone.com Sanana,- Tragedi memilukan kembali mengguncang Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Seorang ibu dilaporkan meninggal dunia saat menjalani proses persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana. Kematian tersebut diduga kuat akibat lambatnya pelayanan medis yang diberikan pihak rumah sakit.
Peristiwa ini memicu kemarahan publik setelah sejumlah media lokal dan kesaksian keluarga korban mengungkapkan bahwa pasien terlambat ditangani, bahkan sempat diabaikan oleh petugas medis. Akibat kelalaian tersebut, nyawa sang ibu tak tertolong. Bayi yang dilahirkan kini dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan intensif.
Pihak keluarga menyatakan kekecewaan mendalam atas layanan yang mereka terima. Mereka menilai, petugas medis bersikap diskriminatif dan terkesan pilih kasih dalam menangani pasien.
Menanggapi kejadian tersebut, akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula, Mohtar Umasugi, angkat bicara. Dalam wawancara eksklusif dengan Potretone, Mohtar menyebut peristiwa ini sebagai tragedi kemanusiaan yang mencerminkan lemahnya sistem pelayanan kesehatan di daerah.
“Kematian seorang ibu saat melahirkan bukan sekadar kasus medis, melainkan tragedi yang seharusnya tidak terjadi. Jika benar keterlambatan pelayanan menjadi penyebab, maka ini menunjukkan lemahnya manajemen RSUD dan minimnya tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Mohtar, Sabtu (13/9/2025).
Mohtar juga menyoroti dugaan diskriminasi dalam pelayanan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa rumah sakit adalah institusi publik yang wajib memberikan pelayanan secara adil, tanpa memandang status sosial maupun kedekatan dengan pihak internal rumah sakit.
“Praktik pilih kasih jelas melanggar sumpah profesi tenaga medis dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika hal ini benar terjadi, maka ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran hukum yang patut diusut tuntas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mohtar mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang kemungkinan menjadi penyebab lambatnya pelayanan di RSUD Sanana:
1. Kurangnya tenaga medis yang siaga, terutama pada malam hari.
2. Koordinasi internal yang lemah dalam penanganan pasien gawat darurat.
3. Keterbatasan fasilitas dan alat medis pendukung.
4. Minimnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Kesehatan maupun Pemerintah Daerah.
“Empat faktor ini menunjukkan bahwa perbaikan sistemik sangat mendesak. RSUD bukan sekadar tempat pengobatan, tapi juga simbol hadirnya negara dalam menjamin keselamatan warganya,” jelas Mohtar.
Menurut Mohtar, tragedi ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Sanana. Ia memperkirakan, banyak warga akan memilih berobat ke luar daerah, yang tentu berdampak pada kondisi ekonomi keluarga.
“Trauma emosional keluarga korban tidak bisa diukur dengan materi. Kehilangan seorang ibu saat melahirkan bukan hanya luka pribadi, tetapi luka sosial yang mendalam,” ujarnya.
Akademisi yang kerap disapa Bang Mo itu mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk menggelar investigasi menyeluruh dan terbuka.
Ia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya:
1. Audit total terhadap manajemen dan tata kelola RSUD Sanana.
2. Evaluasi kinerja tenaga medis, disertai penerapan sanksi bagi pihak yang terbukti lalai.
3. Penguatan anggaran kesehatan dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan.
4. Pembentukan kanal pengaduan masyarakat yang transparan dan mudah diakses.
“Pemerintah tidak bisa hanya menyampaikan ucapan belasungkawa. Ini saatnya melakukan reformasi pelayanan kesehatan secara serius. Jangan biarkan tragedi ini berlalu tanpa perubahan,” ujar Mohtar dengan nada tegas.
Ia berharap tragedi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi total sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sula.
“Rumah sakit seharusnya menjadi tempat lahirnya kehidupan, bukan tempat berakhirnya harapan,” pungkasnya. (Ra)
