banner 728x90
BeritaDaerah

Kampanye Di Malbufa, Nusri Pastikan HT Manis Menang Telak

92
×

Kampanye Di Malbufa, Nusri Pastikan HT Manis Menang Telak

Sebarkan artikel ini

PotreOne.com, Sanana – Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes dan M. Nasir Sangaji melaksanakan kampanye putaran ke tiga di Kecamatan Sanana Utara, Kamis (31/10).

Kampanye tersebut meliputi beberapa desa di Kecamatan Sanana Utara, yakni Desa Man Gega, Desa Pohea, Desa Wainin, Desa Fokalit dan Desa Malbufa.

banner 728x90

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kepulauan Sula, Nusri Umalekhoa mengatakan bahwa setiap kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati bertujuan untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat.

“Tujuan kami hari ini menyampaikan visi dan misi pasangan calon bukan saling menghina atau menghujat pasangan calon lain,”ujar Nusri Umalekhoa saat orasi politik di Desa Malbufa.

Nusri menambahkan, pasangan Hendrata Thes dan M. Nasir Sangaji dengan nomor urut 3, tidak perlu di ragukan.

Menurutnya, dataran pulau mangoli mulai dari Mangoli Utara, Mangoli Barat, Mangoli Utara Timur, Mangoli Timur, Mangoli Selatan dan Mangoli Tenga di pastikan HT-Manis unggul dari pasangan yang lain.

“Insa Allah dataran pulau mangoli HT-Manis menang telak di lima kecamatan, jadi seng perlu ragu.”ungkap Sekretaris DPC Demokrat, Nusri Umalekhoa saat kampanye.

 

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.

Berita

Potretone.com, Sanana,- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kepulauan Sula menuai kritik keras setelah hingga kini belum juga menyerahkan hasil temuan proyek bermasalah kepada aparat penegak hukum (APH), meski telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP), meminta dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), hingga turun melakukan uji petik lapangan di sejumlah proyek pemerintah daerah.