banner 728x90
BeritaDaerahPolitik

Ketua Partai Buruh Haltim Pasang Badan Menangkan Bela Sah

90
×

Ketua Partai Buruh Haltim Pasang Badan Menangkan Bela Sah

Sebarkan artikel ini

PotretOne.com, Haltim (Malut) – Partai koalisi Bela Sah gelar rapat pembentukan tim pemenang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi maluku utara pada pilkada 27 november 2024.

Rapat tersebut di selenggarakan di pusat kota kabupaten halmahera timur, pada jumat (13/09/24).

banner 728x90

Partai koalisi Bela Sah sebanyak 8 Partai Politik di antaranya adalah Partai Nasdem, Pan, Demokrat, PKB, PSI, PPP, Gelora, dan Partai Buruh.

Dalam pertemuan pembentukan tim kampanye, Ketua Exco Partaik Buruh Kab. Halmahera Timur, Taslim Pattiasina, sangat merespon positif untuk dukungan kemengan Benny Laos dan Sarbin Sahe pada pilkada Gubernur Provinsi Maluku Utara prioden 2024-2029.

Foto : Partai Koalisi Bela Sah Gelar Pembentukan Tim Pemenang Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut.

Menurutnya, program calon gubernur dan wakil gubernur maluku utara, Benny Laos dan Sarbin Sehe, terkait kesejahteraan petani, nelayan dan lain lain itu searah sesuai dengan harapan dan cita cita perjuangan partai buruh.

“Saya berharap ketika Pak Benny Laos dan Pak Sarbin Sehe terpilih sebagai pemenang, maka selaku ketua Partai Buruh Haltim bersama Ketua exco Partai Buruh Maluku Utara YUSRI MUKSIN, tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kenaikan UMP provinsi Maluku Utara pada level 15 s/d 18 % demi kesejahteraan kelas pekerja.”ucap, Ketua exco Partai Buruh Haltim, Taslim Pattiasina kepada media.

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.