Potretone.com, Sanana,- Warga Desa Umaloya menuntut aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan menyusul mencuatnya dugaan proyek fiktif dalam kegiatan normalisasi Kali Umaloya yang tercatat dalam pengelolaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Kamis, (5/12/2025).
Dokumen yang beredar menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Dinas PUPR mencantumkan proyek Normalisasi Kali Desa Umaloya dengan nomor kontrak 02.PLPK/PPK/SPK/DPUPR-KS/IV/2023 tertanggal 6 April 2023. Namun di lapangan, tidak ada satu pun aktivitas pekerjaan yang terlihat.
Seorang warga yang tinggal di bantaran kali menegaskan bahwa sepanjang tahun 2023, wilayah tersebut tidak pernah disentuh pekerjaan normalisasi.
“Kalau proyek itu benar ada, kami pasti tahu. Tapi faktanya, tidak ada pekerjaan sama sekali. Ini patut dipertanyakan,” tegas sumber tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dugaan itu semakin menguat setelah warga menemukan proyek serupa dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2024, dengan nomor kontrak 17.PLPK/PPK/SPK/DPUPR-KS/IV/2024 tertanggal 1 Maret 2024. Namun lagi-lagi, kondisi di lapangan tetap nihil aktivitas.
“Tahun 2023 tidak ada, 2024 juga tidak ada. Proyek masuk dalam laporan, tapi realisasi di lapangan kosong,” ujarnya.
Indikasi ketidaksesuaian antara laporan anggaran dan kondisi lapangan ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek normalisasi tersebut hanya tercatat di atas kertas.
Warga mendesak APH untuk memeriksa Kadis PUPR beserta seluruh pihak terkait guna memastikan apakah anggaran negara benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
Masyarakat menilai langkah pemeriksaan segera diperlukan untuk mencegah potensi kerugian negara dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
