POTRETONE.com, Bengkalis,- Sebanyak 59 orang pensiunan mengaku kehilangan penguasaan atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 331,8 hektare yang berada di Desa Sepahat dan Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Senin, (9/11/26).
Lahan yang mereka klaim sebagai milik pribadi tersebut disebut telah dikuasai pihak lain sejak 12 Januari 2026. Para pemilik menduga penguasaan lahan itu dilakukan oleh PT Agrinas Palma Nusantara dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara.
Salah seorang perwakilan pemilik lahan, H. Ali Amran, mengatakan, hingga saat ini para pemilik belum memperoleh penjelasan tertulis terkait dengan dasar hukum penguasaan lahan tersebut.
Ia menyebut, pihaknya juga tidak pernah diperlihatkan dokumen resmi penyitaan ataupun surat keputusan yang menjadi dasar pengambilalihan lahan.
“Kami mempertanyakan dasar hukum penguasaan lahan tersebut. Sampai sekarang, belum ada penjelasan tertulis maupun dokumen resmi yang diperlihatkan kepada kami,” ujar Ali Amran.
Menurut dia, kejelasan status hukum lahan menjadi hal penting karena terdapat 59 orang pensiunan yang mengaku memiliki kepentingan atas perkebunan seluas 331,8 hektare.
Persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan lahan sebagai tanah negara, sementara para pemilik menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset pribadi mereka.
Para pemilik lahan berharap pihak-pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status tanah, dasar hukum penguasaan, serta dokumen administrasi yang digunakan dalam proses tersebut.
Mereka juga meminta agar persoalan ini ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan hak-hak pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
Hingga berita ini terbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari PT Agrinas Palma Nusantara mengenai dugaan penguasaan lahan, maupun tanggapan atas keberatan yang disampaikan para pensiunan.
Keterangan dari pihak perusahaan dan instansi pemerintah terkait diperlukan untuk memastikan status hukum lahan serta memperoleh gambaran utuh mengenai proses penguasaannya. (Eru)
