POTRETONE.com, Jakarta,- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menetapkan kepengurusan Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Kepulauan Sula untuk masa bakti 2021–2026. Keputusan strategis ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor: 027/SK/DPP/C/XI/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 17 November 2026.
Langkah penataan organisasi ini ditempuh menyusul berakhirnya masa bakti kepengurusan DPC PPP Kepulauan Sula periode 2021–2026, serta sebagai respons atas dinamika pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab) sebelumnya. Dalam konsiderans SK tersebut, DPP PPP menilai bahwa instruksi pelaksanaan Muswil dan Muscab terdahulu bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Guna mencegah potensi persoalan hukum yang dapat mengganggu stabilitas politik internal, DPP PPP menyetujui penundaan Muswil dan Muscab sekaligus membatalkan produk hukum yang telah dihasilkan sebelumnya. Melalui penerbitan SK terbaru ini, DPP PPP secara resmi mencabut dan membatalkan SK Nomor: 0452/SK/DPP/C/V/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang pengesahan kepengurusan DPC PPP Kepulauan Sula masa bakti 2026–2031.
Surat keputusan pengesahan Plt tersebut ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP, H. Agus Suparmanto, bersama Sekretaris Jenderal DPP PPP, H. Taj Yasin Maimoen.
Dalam diktum keputusannya, DPP PPP mengamanatkan jajaran Plt DPC PPP Kabupaten Kepulauan Sula untuk segera melakukan konsolidasi dan penataan struktur organisasi secara efektif. Tugas utama kepengurusan transisi ini adalah memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal serta memberikan kepastian hukum hingga terselenggaranya Muscab yang sah sesuai dengan ketentuan AD/ART hasil Muktamar X PPP.
Berdasarkan lampiran surat keputusan tersebut, berikut adalah susunan lengkap personalia Pengurus Harian Plt DPC PPP Kabupaten Kepulauan Sula Masa Bakti 2021–2026:
• Ketua: Bah Udin Soamole, S.Pd.
• Wakil Ketua: Malik Umaternate
• Sekretaris: Julkifli Umanahu, S.M.
• Wakil Sekretaris: Hamsan Teapon
• Bendahara: Riski Slamudin Sapsuha
• Wakil Bendahara: Samsulia Umasugi
Tembusan penetapan kepengurusan ini juga telah disampaikan kepada Ketua Umum DPP PPP, DPW PPP Provinsi Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara, Bupati Kepulauan Sula, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula sebagai bentuk pemberitahuan resmi kelembagaan.
(Ris)














