POTRETONE.com, Sanana,- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, kembali pertanyakan profesionalisme Pengadilan Negeri (PN) Sanana terkait proses penerbitan dan pengiriman penetapan pengalihan penahanan terdakwa Kasus dugaan KDRT RB alias Ongen.
Pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, melalui pesan WhatsApp pada kamis (19/11/2026) kemarin.
Juli meminta Pengadilan Negeri (PN) Sanana agar profesionalisme dan memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait pengiriman penetapan pengalihan penahanan yang di sebut berlangsung pada malam rabu sekitar pukul 22.00 WIT atau di luar jam kerja.
Ia menegaskan, PN Sanana perlu menjelaskan terkait pengiriman penetapan itu karena persoalan tersebut tidak disertai kordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara RB alias Ongen.
“Mereka harus memberikan penjelasan ke publik, kenapa mengirimkan penetapan pengalihan penahanan malam-malam jam 22.00 WIT atau di luar jam kantor tanpa koordinasi dengan JPU-nya,” kata Juli.
Bukan hanya itu, Kajari juga menyoroti langkan penasehat hukum terdakwa RB alias Ongen diduga berupaya mengeluarkan kliennya dari rumah tahan (rutan) tanpa melibatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
IA menilai, keterlibatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait pelaksanaan penatapan hakim perlu diperhatikan agar proses pengalihan penahanan berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Ada apa? Dan kenapa pihak advokat terdakwa RB ngotot mengeluarkan kliennya dari Rutan tanpa melibatkan JPU sebagai pelaksana putusan atau penetapan hakim? Advokat bertindak sudah melampaui kewenangannya,” tegas Juli Antoro.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari pihak Pengadilan Negeri (PN) Sanana maupun penasihat hukum terdakwa RB alias ongen terkait pernyataan Kajari Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea. Media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada kedua pihak guna memperoleh informasi yang berimbang.
(Ris)














