Potretone.com, Sanana,- Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, Ramli Tidore, memilih diam saat dikonfirmasi wartawan terkait dugaan proyek bermasalah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.
Sikap bungkam itu memicu sorotan publik karena proyek pembangunan laboratorium masyarakat tahun anggaran 2025 senilai kurang lebih Rp15 miliar disebut telah melewati masa kontrak, namun pekerjaan di lapangan belum rampung.
Ironisnya, proyek tersebut diduga telah dicairkan hingga 100 persen.
Konfirmasi kepada Ramli Tidore dilakukan wartawan setelah muncul pernyataan Ketua Pansus LKPJ 2025 DPRD Kepulauan Sula, Julkifli Umagapi, yang menyebut kondisi internal pansus tidak stabil sehingga sejumlah temuan hasil uji petik di lapangan, termasuk dugaan proyek mangkrak, tidak direkomendasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Selasa, (12/5/2026).
Pernyataan tersebut langsung memantik pertanyaan publik. Sebab, pansus DPRD sejatinya memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Dalam pesan konfirmasi yang dikirim kepada Ketua Komisi III, wartawan mempertanyakan kebenaran pernyataan Ketua Pansus sekaligus meminta penjelasan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Apakah benar demikian pernyataan yang disampaikan Ketua Pansus LKPJ 2025? Mohon penjelasannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tulis wartawan.
Tidak hanya itu, wartawan juga meminta penjelasan terkait sikap Komisi III DPRD terhadap proyek laboratorium kesehatan yang diduga bermasalah.
“Bagaimana sikap Ketua Komisi III DPRD terhadap proyek pembangunan laboratorium masyarakat di Dinas Kesehatan tahun 2025 senilai kurang lebih Rp15 miliar yang masa kontraknya sudah berakhir, progres pekerjaan belum selesai, tapi diduga anggarannya telah dicairkan 100 persen?” bunyi pesan konfirmasi lainnya.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Ramli Tidore belum memberikan jawaban maupun keterangan.
Diamnya Ketua Komisi III yang juga bagian dari anggota Pansus LKPJ 2025 itu memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Apalagi, dugaan proyek mangkrak dan pencairan anggaran penuh menjadi isu sensitif yang menyangkut penggunaan uang rakyat.
Publik kini menunggu sikap resmi DPRD Kepulauan Sula, apakah akan serius mengusut temuan tersebut atau justru memilih membiarkannya menguap tanpa penjelasan.
(Ris)
