Sanana,- Potretone.com,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sula, Muhlis Soamole, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Hi. Sahjuan Fatgehipon, mengikuti kegiatan Retret Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Senin, (27/10).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang bertujuan menyelaraskan visi dan arah pembangunan pusat dengan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula, Basiludin Labesi, membenarkan bahwa kedua pejabat daerah tersebut saat ini tengah mengikuti retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mulai tanggal 26 hingga 29 Oktober 2025.
“Benar, Sekda Muhlis Soamole dan Kaban Bappeda Hi. Sahjuan Fatgehipon mengikuti retret nasional sebagai bagian dari pembekalan intensif bagi Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia. Tujuannya agar program pembangunan daerah dapat sejalan dengan arah kebijakan nasional demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Basiludin Labesi.
Kegiatan ini diikuti oleh 1.104 peserta yang terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Kemendagri juga menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga strategis nasional, antara lain:
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Kementerian Koperasi dan UKM
10. Kementerian Sosial
11. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Kementerian Kesehatan
13. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)
14. Badan Gizi Nasional
15. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus
16. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
17. Kantor Staf Kepresidenan
18. dan Direksi BPJS Kesehatan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah pusat berharap seluruh daerah dapat memiliki kesamaan pandangan dan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Ra)
