POTRETONE.com SANANA,- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kepulauan Sula, meminta kejelsan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Maluku Utara terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Taman Makam Pahlawan (TMP) senilai 1,2 Milyar.
Kepada www.POTREONE.com, Sabtu, (14/11/2026), Ketua Bidang Hukum dan Politik, IMM Cabang Kepulauan Sula, Andika Soamole mempertanyakan bagimana kelajutan penakanan perkara yang kini mencuat sejak 2015. Kasus tersebut pernah menjadi perhatian aprat penegak hukum.
Dengan demikian, Publik masi membutuhkan penjelasan terkait sejauh mana perkembangan dan kepastian proses hukumnya.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tidak membiarkan persoalan ini terus menjadi tanda tanya di tengah masyarakat. Dugaan yang berkait dengan penggunaan uang negara harus ditelusuri secara serius dan transparan. Jangan sampai kasus ini hilang tanpa kepastian hukum,” Demikian pernyataan yang di sampaikan oleh Andika Soamole.
Informasi yang dihimpun www.POTRETONE.com, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara Nomor 16.A/LHP/XIX.TER/05/2016 tertanggal 26 mei 2016, tercatat pencairan anggaran sebesar Rp. 7 milyar untuk tiga paket pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Sula, termasuk pembangunan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Gelanggang Olahraga.
Selain itu, laporan tersebut bahwa pencairan anggaran pada 9 Maret 2015 diduga dilakukan tanpa melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2D).
Dugaan penyimpangan proyek TMP dengan nilai sekitar Rp 1,2 Milyar itu pernah dilaporkan di Lembaga Waisale Institut ke Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku Utara pada 14 Desember 2016 dengan Nomor laporan : Nomor 24/WI/122016.
Menariknya, Kasus dugaan Taman Makam Pahlawan (TMP) 2025 sempat ditelusuri Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. Sayangnya, informasi terkait perkembangan penanganan perkara tersebut telah beralih di penanganan di Polda Maluku Utara.
Sementara informasi lain yang dikutip dari pemberitaan JurnalSwara.com, ditulis pada 21 mei 2025, mantan Kepala Seksi Inteljen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Raimon Cgrisna Noya, membernakan perkara tersebut telah ditangani Polda Maluku Utara.
“Kasusnya sudah ditangani Polda Maluku Utara,” ujar Raimon sebagaimana dikutip dalam pemberitaan tersebut.
Dalam pemberitaan, Dia menjelaskan perkara tersebut sebelumnya Kejaksaan sempat melakukan penanganan, namun informasi yang diperoleh, Polda Maluku Utara telah menerbitkan surat penyelidikan atas kasus tersebut.
Dengan dasar tersebut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kepulauan Sula, meminta Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula terkait koordinasi dan perkembangan penanganan perkara antarlembaga penegak hukum.
“Jika memang kasus ini suda ditangani Polda Malut, Kajari harus menjelaskan status penanganan sebelumnya. Jangan sampai terjadi saling lempar tanggung jawab, sehingga masyarakat tidak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan. Kami juga berharap Kejaksaan menelusuri kembali kasus TMP, jangan sampai kasus tersebut berhenti tanpa ada kepastian hukum,” Tegas Andika Soamole.
Selain itu, Dia juga mendesak Kejaksaan dan Polda Maluku Utara agar membuka informasi terkait perkembangan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baginya, Ini penting untuk memastikan setiap dugaan penyimpangan anggaran negara ketika ditangani secara profesional dan
IMM juga meminta Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan Polda Maluku Utara membuka informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap dugaan penyimpangan anggaran negara ditangani secara profesional dan dipertanggungjawabkan.
Menurut Andika, Kasus tersebut bukan sekedar pembangunan infrastruktur, tetapi tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara. Bisa dibilang, pembangunan Taman Makam Pahlawan ini memiliki nilai historis sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan perjuangan para leluhur masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula.
“Uang negara harus dipertangungjawabkan, rakyat juga punya hak untuk mengetahui bagimana uang itu digunakan, bagimana realisasi pekerjaan dan bagimana perkembangan proses hukum. Dengan demikian kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kejelasan hukumnya,” tegasnya.
Bukan hanya itu, IMM Cabang Kepulauan Sula, berharap agar aprat penegak hukum (APH) tidak mengabaikan kasus yang sekian lama ini. Kepastian hukum dan status tersangka dalam kasus ini perlu dibuktikan agar kepercayaan terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Demikian, hingga berita ini di terbitkan, perkembangan terkait penanganan perkara dari pihak Polda Maluku Utara belum dapat di Konfermasi untuk memberikan keterangan ressim. Media ini akan berupaya untuk mengkonfirmasi pihak Polda Maluku Utara untuk meminta keterangan resmi terkait kasus tersebut. (Ris)
