PotretOne.com, Ternate,- Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM PP-HPMS, Idrus Umarama, S.H., M.H., mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, setelah Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyoroti persoalan data dalam pengusulan pembangunan jalan ke pemerintah pusat.
Sorotan tersebut disampaikan Sherly saat menghadiri pelantikan PP-HPMS di Bela Hotel, Ternate, Jumat (9/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyinggung pengusulan pembangunan jalan dari Kabupaten Kepulauan Sula melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terkendala persoalan akurasi data dan belum optimalnya proses pengajuan.
Selain itu, Sherly juga menyoroti kecilnya alokasi anggaran pembangunan jembatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula.
Menanggapi hal tersebut, Idrus menilai persoalan itu harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Menurut dia, setelah 23 tahun pemekaran, pemerintah kabupaten seharusnya telah memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan data pembangunan yang memadai.
“Ini tamparan keras. Seorang gubernur, di depan mahasiswa Sula, terang-terangan menyatakan pemerintah daerah kita tidak becus menyiapkan data. Sudah 23 tahun pemekaran, urusan paling dasar saja masih gagal. Bagaimana daerah tidak tertinggal kalau pemerintahnya tidur?” kata Idrus.
Idrus Soroti Infrastruktur Dasar
Idrus mengatakan, pembangunan jalan, jembatan, jaringan, dan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat Kepulauan Sula.
Menurut dia, ketersediaan infrastruktur tersebut sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi warga, terutama petani dan nelayan yang membutuhkan akses transportasi memadai untuk menjalankan kegiatan usaha dan mendistribusikan hasil produksi.
Ia menilai, ketidakakuratan data dan lemahnya persiapan usulan pembangunan dapat menghambat daerah dalam memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Pusat punya anggaran, provinsi siap membantu, tetapi pintunya tertutup karena Pemda sendiri tidak serius mengurus usulan. Rakyat yang jadi korban,” ujarnya.
Idrus pun mempertanyakan langkah yang selama ini dilakukan pemerintah daerah untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan masyarakat.
Ia meminta pemerintah kabupaten mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama instansi yang bertanggung jawab atas penyusunan data, perencanaan, dan pengusulan program pembangunan.
Pertanyakan Alokasi Anggaran Jembatan
Selain persoalan pengusulan pembangunan jalan, Idrus juga mempertanyakan alokasi anggaran pembangunan jembatan dalam APBD Kepulauan Sula.
Menurut dia, jembatan memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan kepada publik mengenai dasar penentuan prioritas anggaran pembangunan infrastruktur.
“Anggaran jembatan sangat kecil, padahal itu urat nadi ekonomi rakyat. Uang daerah ini mengalir ke mana? Publik berhak tahu,” kata Idrus.
Ia juga meminta DPRD Kabupaten Kepulauan Sula menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Menurut Idrus, keterbukaan dokumen perencanaan dan realisasi APBD diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran, khususnya untuk pembangunan jalan, jembatan, jaringan, dan air bersih.
PP-HPMS Sampaikan Lima Tuntutan
Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, Bidang Hukum dan HAM PP-HPMS menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait.
Pertama, mendesak Bupati Kepulauan Sula mengevaluasi pimpinan OPD yang dinilai gagal menyiapkan data dan mengusulkan program pembangunan kepada kementerian terkait.
Kedua, meminta pemerintah daerah membuka dokumen perencanaan dan realisasi APBD kepada publik, terutama untuk sektor jalan, jembatan, jaringan, dan air bersih.
Ketiga, mendesak DPRD Kepulauan Sula menjalankan fungsi pengawasan dan kewenangan anggarannya secara optimal.
Keempat, meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan pendampingan dan supervisi terhadap penyusunan data serta pengusulan program pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula kepada pemerintah pusat.
Kelima, PP-HPMS menyatakan akan membuka posko pengaduan masyarakat dan mengawal pembangunan Kepulauan Sula secara terbuka.
Idrus berharap tuntutan tersebut dapat mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan merupakan bentuk tuntutan agar pemerintah menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
“Kami tidak membenci pemerintah, kami menagih kewajibannya. Sula milik rakyatnya, bukan milik segelintir orang,” pungkasnya.
(Ris)
